Ekstremis Pro-Pornografi ?
Awal pekan ini sejumlah anggota DPR berjalan ketiga daerah yang
selama ini dianggap sebagai basis penolakan RUU Pornografi untuk
melakukan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakil
masyarakat di tiga provinsi: Bali, Sulawesi Utara dan Jogja.
Acara ini diadakan terutama untuk menjawab permintaan agar RUU ini
disosialisasikan dan didiskusikan kembali.
Saya hadir di RDPU soal RUU Pornografi di Bali.
Keadaannya sungguh buruk:
1. Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada
sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan
undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi untuk marah dan memaki-
maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha
menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting diteriaki, dimaki-maki,
disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog. Mengingatkan
saya pada gaya FPI. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan
dirinya mewakili kaum preman.
2. Gubernur Bali menyatakan: “Kami bukan saja menolak RUU Pornografi
tapi juga menolak membahasnya! “
3. Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan.
Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan
mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali,
mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan
mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini
termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU.
4. Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI Bali
akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk
ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya
kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada
mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini.
5. Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini.
Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu
pernyataan singkat: “Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini.”
Tepuk tangan pun bergemuruh.
6. Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali
menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi
bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa
dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi. Saya sarankan pada dia,
kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran
besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya
katakan, kalau Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI
Bali memang mendukung penolakan.
7. Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar
Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulut, seorang pendukung RUU Pornografi
dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi.
8. Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI
kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan.
Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis
yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu
contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang,
kata siapa hidup ini mudah?
ade armando